Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Recurso digital |
| Idioma: | |
| Publicado em: |
Zenodo
2025
|
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.5281/zenodo.17635893 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Sumário:
- <p>ABSTRAK<br>Penelitian ini membahas penerapan governansi<br>kolaboratif dalam penanganan dan pengawasan pengungsi<br>di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai bagian dari<br>pelaksanaan fungsi keimigrasian. Berdasarkan<br>Collaborative Governance Theory yang dikemukakan oleh<br>Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas instansi menjadi<br>kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas<br>permasalahan pengungsi di Indonesia. Rudenim sebagai<br>pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki<br>peran sentral dalam pengawasan administratif, koordinasi<br>dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM,<br>serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat<br>keamanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa governansi<br>kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan<br>pengungsi melalui komunikasi terbuka, pembagian peran<br>yang jelas, dan mekanisme kerja sama antarlembaga.<br>Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang<br>tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta<br>belum adanya SOP terpadu. Dengan memperkuat regulasi<br>turunan, sistem informasi keimigrasian terpadu, dan<br>peningkatan kapasitas aparatur, tata kelola pengawasan<br>pengungsi di Rudenim dapat menjadi lebih adaptif,<br>humanis, dan berlandaskan hukum.<br>Kata kunci: Governansi Kolaboratif, Rumah Detensi<br>Imigrasi, Pengungsi</p>