Implementasi Kebijakan Reformasi Akuntansi Pemerintahan dalam Mendukung Program Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Era Digital
Fuente:
Zenodo
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Recurso digital |
| Published: |
Zenodo
2025
|
| Online Access: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1866901608417198080 |
|---|---|
| author | Putri, Sonia Yulia |
| author_facet | Putri, Sonia Yulia |
| contents | <p>Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen <br>yang kuat untuk memperkuat tata kelola keuangan negara melalui kebijakan reformasi <br>akuntansi di sektor publik. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda Reformasi <br>Birokrasi Nasional 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) <br>2025–2045, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam <br>penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah reformasi <br>akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah <br>Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui sistem akrual, <br>laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih <br>objektif dan komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih <br>transparan dan akuntabel (Hatijah dan Yuhertiana, 2020).</p> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_17327334 |
| institution | Zenodo |
| language | |
| publishDate | 2025 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | Implementasi Kebijakan Reformasi Akuntansi Pemerintahan dalam Mendukung Program Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Era Digital Putri, Sonia Yulia <p>Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen <br>yang kuat untuk memperkuat tata kelola keuangan negara melalui kebijakan reformasi <br>akuntansi di sektor publik. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda Reformasi <br>Birokrasi Nasional 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) <br>2025–2045, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam <br>penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah reformasi <br>akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah <br>Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui sistem akrual, <br>laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih <br>objektif dan komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih <br>transparan dan akuntabel (Hatijah dan Yuhertiana, 2020).</p> |
| title | Implementasi Kebijakan Reformasi Akuntansi Pemerintahan dalam Mendukung Program Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Era Digital |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.17327334 |