| _version_ | 1866901350139297792 |
|---|---|
| author | Tesalonika Gloria Silalahi |
| author_facet | Tesalonika Gloria Silalahi |
| contents | <p>ABSTRAK<br>Penelitian ini membahas penerapan governansi<br>kolaboratif dalam penanganan dan pengawasan pengungsi<br>di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai bagian dari<br>pelaksanaan fungsi keimigrasian. Berdasarkan<br>Collaborative Governance Theory yang dikemukakan oleh<br>Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas instansi menjadi<br>kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas<br>permasalahan pengungsi di Indonesia. Rudenim sebagai<br>pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki<br>peran sentral dalam pengawasan administratif, koordinasi<br>dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM,<br>serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat<br>keamanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa governansi<br>kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan<br>pengungsi melalui komunikasi terbuka, pembagian peran<br>yang jelas, dan mekanisme kerja sama antarlembaga.<br>Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang<br>tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta<br>belum adanya SOP terpadu. Dengan memperkuat regulasi<br>turunan, sistem informasi keimigrasian terpadu, dan<br>peningkatan kapasitas aparatur, tata kelola pengawasan<br>pengungsi di Rudenim dapat menjadi lebih adaptif,<br>humanis, dan berlandaskan hukum.<br>Kata kunci: Governansi Kolaboratif, Rumah Detensi<br>Imigrasi, Pengungsi</p> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_17635893 |
| institution | Zenodo |
| language | |
| publishDate | 2025 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF Tesalonika Gloria Silalahi <p>ABSTRAK<br>Penelitian ini membahas penerapan governansi<br>kolaboratif dalam penanganan dan pengawasan pengungsi<br>di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai bagian dari<br>pelaksanaan fungsi keimigrasian. Berdasarkan<br>Collaborative Governance Theory yang dikemukakan oleh<br>Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas instansi menjadi<br>kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas<br>permasalahan pengungsi di Indonesia. Rudenim sebagai<br>pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki<br>peran sentral dalam pengawasan administratif, koordinasi<br>dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM,<br>serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat<br>keamanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa governansi<br>kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan<br>pengungsi melalui komunikasi terbuka, pembagian peran<br>yang jelas, dan mekanisme kerja sama antarlembaga.<br>Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang<br>tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta<br>belum adanya SOP terpadu. Dengan memperkuat regulasi<br>turunan, sistem informasi keimigrasian terpadu, dan<br>peningkatan kapasitas aparatur, tata kelola pengawasan<br>pengungsi di Rudenim dapat menjadi lebih adaptif,<br>humanis, dan berlandaskan hukum.<br>Kata kunci: Governansi Kolaboratif, Rumah Detensi<br>Imigrasi, Pengungsi</p> |
| title | PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.17635893 |